Dalam pemaparannya di desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kabypaten Parigi Moutong, calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengungkap langsung teknis pelaksanaan program Berani Lancar. Program ini secara khusus menangani pembangunan infrastruktur 1000 kilometer jalan desa.
Anwar Hafid mengatakan, mekanisme pelaksanaan program ini disepakati langsung oleh Bupati, Gubernur, dan Kepala Desa. Kepala Desa menjadi penentu jalan mana yang harus lebih dulu dibangun, kebutuhan utama itu yang menjadi fokus utama Anwar Hafid.
“Mekanisme perencanaan ini kita sepakati Bupati, Gubernur, dan Kepala Desa harus bersepakat mengenai kebutuhan utama di desa,” kata Anwar Hafid, Jumat (11/10/2024).
Anwar Hafid menyerahkan seluruh kewenangan menentukan jalan-jalan yang akan dibangun kepada kepala desa. Sebab hanya kepala desa yang memahami kondisi wilayahnya.
Lebih lanjut Anwar Hafid menjelaskan, ia memahami betul kesulitan para kepala desa karena ia adalah mantan kepala desa. Karena biasanya, musrembang hanya sebuah formalitas belaka.
“Saya paham, karena saya mantan Pak Desa, setengah mati kepala desa ini karena musrembang biasanya hanya sekedar formalitas saja,” ucap Anwar Hafid.
Di dalam Berani Lancar, selama kurun waktu 5 tahun kepemimpinannya nanti, Anwar Hafid akan memaksimal pembukaan akses jalan di berbagai sudut Sulawesi Tengah. Karena ini merupakan bagian dari visi besarnya, yakni membuka keterisoliran berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
“Karena visi besar saya, saya ingin membuka keterisoliran daerah-daerah pelosok di Sulawesi Tengah,” tegas Anwar Hafid.
Lebih komprehensif lagi, seluruh kepala dinas provinsi akan dibawa turun oleh Anwar Hafid di setiap Kabupaten di Sulteng. Para kepala dinas ini akan langsung bertemu dengan jajaran pemerintah di Kabupaten, untuk duduk bersama membahas berbagai aspirasi masyarakat di desa.
Karena menurut Anwar Hafid, hanya dengan cara ini seluruh kebutuhan masyarakat bisa terakomodir dengan baik. Sehingga semua keinginan masyarakat di desa sesuai dengan eksekusi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.