Segelintir Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkunjung ke kediaman Ahmad Ali. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pembangunan desa dan dukungan terhadap pencalonan Ahmad Ali sebagai Gubernur Sulteng.
Ahmad Ali, yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI, semakin banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat di Sulteng sejak mengumumkan pencalonannya bersama Abdul Karim Aljufri, Kamis (25/7/2024).
Dalam pertemuan ini, Ahmad Ali menerima silaturahmi dari beberapa kades dari APDESI untuk berdialog mengenai program-program daerah yang mendukung pembangunan desa. Ahmad Ali mendengarkan aspirasi dari para Kades yang menginginkan perubahan nyata.
“Kita sedang mencari kepala daerah yang selama ini belum kita temukan yaitu kepala daerah yang mau melindungi kepala desa, mari kita mencari kepala daerah yang bisa memperhatikan APDESI,” ujar Ketua APDESI Sulteng Ahyan H Landu.
Para Kades di Sulteng berharap jika Ahmad Ali terpilih sebagai Gubernur, ia akan memperhatikan pembangunan desa dan mendukung keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes). Mereka juga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur desa yang masih sangat terbatas.
Kepala Desa Pomolulu Donggal, Jufriyanto, menyampaikan bahwa desanya masih terpencil dan tertinggal, serta tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
“Balaesang Tanjung, terutama desa saya, itu terpencil, tertinggal dan tidak tersentuh oleh pemerintah,” kata Jufriyanto.
Jufriyanto menambahkan bahwa kebutuhan mendesak seperti akses jalan dan ambulans desa sangat diperlukan. Masyarakat yang mau berobat atau melahirkan kesulitan karena harus menyewa mobil pribadi hingga Rp1 juta.
Ahmad Ali menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi desa-desa tertinggal di Sulawesi Tengah. Ia menekankan bahwa kepala desa seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk melayani pejabat pemerintah daerah, melainkan harus mendapatkan dukungan yang nyata dari pemerintah.
“Pejabat jangan lagi memanfaatkan kepala desa untuk melayani mereka, jangan lagi kepala desa melayani pejabat yang datang pakai anggaran desa,” ujarnya.
Jika terpilih sebagai gubernur, Ahmad Ali berkomitmen untuk menganggarkan dana APBD khusus untuk operasional kepala desa. Ia juga memastikan setiap desa akan mendapatkan bantuan operasional dari APBD provinsi dengan alokasi minimal Rp15 juta hingga maksimal Rp50 juta per desa.